Jumat, 08 Juni 2012

Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan


STRUKTUR PRODUKSI, DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN
1.       STRUKTUR PRODUKSI
Struktur produksi adalah logika proses produksi, yang menyatakan hubungan antara beberapa pekerjaan pembuatan komponen sampai menjadi produk akhir, yang biasanya ditunjukkan dengan menggunakan skema. Struktur produksi nasional dapat dilihat menurut lapangan usaha dan hasil produksi kegiatan ekonomi nasional. Berdasarkan lapangan usaha struktur produksi nasional terdiri dari sebelas lapangan usaha dan berdasarkan hasil produksi nasional terdiri dari 3 sektor, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier.
Sejalan dengan perkembangan pembangunan ekonomi struktur produksi suatu perekonomian cenderung mengalami perubahan dari dominasi sektor primer menuju dominasi sektor sekunder dan tersier. Perubahan struktur produksi dapat terjadi karena :
Sifat manusia dalam perilaku konsumsinya yang cenderung berubah dari konsumsi barang-barang pertanian menuju konsumsi lebih banyak barang-barang industri
Perubahan teknologi yang terus-menerus, dan semakin meningkatnya keuntungan komparatif dalam memproduksi barang-barang industri.
Struktur produksi nasional pada awal tahun pembangunan jangka panjang ditandai oleh peranan sektor primer, tersier, dan industri. Sejalan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan ekonomi maka pada akhir Pelita V atau kedua, struktur produksi nasional telah bergeser dari dominasi sektor primer menuju sektor sekunder.
2.       PENDAPATAN NASIONAL

2.1.  PENGERTIAN PENDAPATAN NASIONAL
Salah satu indikator perekonomian suatu negara yang sangat penting adalah yang disebut dengan pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai suatu angka atau nilai yang menggambarkan seluruh produksi, pengeluaran, ataupun pendapatan yang dihasilkan dari semua pelaku/sektor ekonomi dari suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Pendapatan nasional sering dipergunakan sebagai indikator ekonomi dalam hal :
·         Menentukan laju tingkat perkembangan/pertumbuhan perekonomian suatu Negara
·         Mengukur keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan ekonominya
·         Membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dengan negara lainnya
Meskipun demikian tidak semua ahli ekonomi setuju jika hanya pendapatan perkapita saja yang dijadikan ukuran kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara. Adapun kritik tersebut diantaranya adalah : Ada faktor-faktor lain di luar pendapatan yang akan berpengaruh pada tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat masih sering bersifat subjektif. Tiap orang mempunyai 'pandangan hidup yang berbeda sehingga tolak ukur kesejahteraannyapun berbeda. Beberapa tokoh ekonomi yang memberikan masukan terhadap ukuran-ukuran kemakmuran dan kesejahteraan diantaranya adalah :
Dudley Seers mengemukakan, bahwa paling tidak ada 3 masalah pokok yang perlu diperhatikan dalam mengukur tingkat pembangunan suatu negara. Tiga masalah tersebut adalah :
·         Tingkat kemiskinan
·         Tingkat pengangguran
·         Tingkat ketimpangan di berbagai bidang
J.L. Tamba, berpendapat bahwa ada 4 hal sebagai dasar untuk mengukur perekonomian dan kemakmuran di Indonesia. Empat hal tersebut adalah :
·         Kesehatan dan keamanan
·         Pendidikan keahlian dan standart hidup
·         Pendapatan
·         Pemukiman
Hendra Esmara, lebih memilih 3 komponen yang ia anggap perlu diperhatikan dalam rangka mengukur kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara, yakni :
·         Penduduk dan kesempatan kerja
·         Pertumbuhan ekonomi
·         Pemeratan dan kesejahteraan masyarakat
Untuk mendapatkan nilai atau angka indikator tersebut digunakan tiga pendekatan perhitungan, yakni :
·         Pendekatan produksi
·         Pendekatan pengeluaran
·         Pendekatan pendapatan
Sedangkan konsep perhitungan yang dipergunakan adalah : Konsep kewarganegaraan, dan Konsep kewilayahan
2.2. CARA PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL DENGAN PENDEKATAN PRODUKSI (GDP)
GDP ( Gross Domestic Product ) atau Produksi Domestik Bruto adalah pendapatan nasional yang nilainya dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh kegiatan produksi yang dilakukan oleh semua pelaku/sektor ekonomi diwilayah lndonesia, dalam kurun waktu tertentu. Yang perlu diingat dalam perhitungan tersebut, jangan sampai terjadi perhitungan ganda (double counting) yang dapat menyebabkan pendapatan nasional (GDP) Indonesia tampak lebih besar. Salah satu akibatnya adalah, seolah-olah negara Indonesia sudah cukup maju dan makmur (terlihat dari GDP yang tampak besar), sehingga bantuan luar negeri akan dialihkan ke negara yang lebih membutuhkan. Dengan demikian kita akan kehilangan kesempatan mendapatkan tambahan dana pembangunan, sedangkan kita sesungguhnya masih sangat membutuhkannya.
Cara menghitung Pendapatan Nasional dengan pendekatan GDP:
Perhitungan dengan melalui 2 pendekatan :
·         Pendekatan Pengeluaran
GDP = Konsumsi + Investasi + Pengeluaran Pemerintah + (ekspor – impor)

·         Pendekatan Pendapatan

GDP = Sewa + Upah + Bunga + Laba

Sebagai catatan, Gross Domestic Product ini diperoleh dengan menggunakan konsep Kewilayahan, artinya nilai produksi tersebut diperoleh dari seluruh kegiatan produksi dari semua pelaku ekonomi yang melaksanakan kegiatan produksinya di wilayah Indonesia saja, tidak dilihat apakah dia berwarga negara Indonesia atau warga negara asing.
2.3. CARA PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL DENGAN PENDEKATAN PENGELUARAN (GNP)
GNP (Gross National Product) adalah pendapatan nasional yang nilainya diperoleh-dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku/sektor ekonomi di Indonesia, yang berwarga negara Indonesia, dalam kurun waktu tertentu. Cara memperoleh nilai GNP ini sangat berbeda dengan cara memperoleh GDP, jika GDP dibatasi oleh wilayah. Maka GNP dibatasi oleh kewarganegaraan, karena konsep yang dipergunakannya adalah konsep kewarganegaraan, artinya nilai pengeluaran tersebut dihitung dari pelaku ekonomi yang berkewarganegaraan Indonesia saja. Ilustrasi perhitungannya adalah :
2.4. CARA PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL DENGAN PENDEKATAN PENDAPATAN ( NI )
NI ( National Income ) adalah pendapatan nasional yang nilainya didapat dengan cara menjumlahkan semua hasil/pendapatan yang diperoleh semua pelaku/sektor ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Nilai NI inilah yang tampaknya oleh kalangan akademisi dinotasikan dengan Y.
Pertanyaan yang kemudian mungkin muncul adalah `Pendapatan Nasional yang manakah yang sebaiknya dipergunakan, GDP, GNP, ataukah NI ?'.
Secara prinsip ketiga jenis pendapatan nasional tersebut dapat menghasilkan nilai yang sama, tentu saja dengan sedikit penyesuaian. Penyesuaian penyesuaian tersebut diantaranya adalah :
Agar pendapatan nasional ( GNP ) nilainya sama dengan GDP, maka GNP tersebut harus dikurangi terlebih dahulu dengan apa yang disebut dengan “pendapatan netto luar negeri dari faktor produksi”. Yang dimaskud dengan pendapatan netto luar negeri terhadap faktor produksi adalah selisih antara penerimaan sumber daya Indonesia yang bekerja di negara lain dengan pengeluaran negara Indonesia untuk orang asing yang bekerja di Indonesia. Dan bila di lihat dari neraca jasa Indonesia, masih menunjukkan nilai yang negatif ( defisit ). Hal ini perlu dilakukan mengingat dasar perhitungan kedua jenis pendapatan nasional tersebut diperoleh dengan pendekatan dan konsep perhitungan yang berbeda ( kewarganegaraa dan kewilayahan ). Dengan demikian jika dituliskan dalam bentuk formula adalah :
o GDP = GNP - Pendapatan netto luar negeri terhadap faktor produksi
o GDP = GNP - ( Penerimaan fproduksi WNI di LN - Penerimaan faktor produksi WNA di Indonesia
Sedangkan untuk menyesuaikan kedua jenis pendapatan nasional tersebut dengan NI, diperlukan formulasi sebagai berikut :
0 NI = GNP - Depresiasi - Tx tak langsung, dimana GNP – Depresiasi sendiri sering disebut dengan NNP (Net National Product) atau Produksi Nasional Bersih
0 NI = GDP - Depresiasi - Tx tak langsung, dimana GDP – Depresiasi sendiri sering disebut dengan NDP (Net Domistic Product) atau Produksi Domistik Bersih
Disamping ketiga istilah pendapatan nasional tersebut (GDP, GNP. NI) tersebut, masih ada bebera istilah yang berkaitan dengan pendapatan nasional, yakni :
2.5. CARA PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL DENGAN YANG SIAP DIBELANJAKAN (Y DISPOSIBLE)
Yang dimaksud dengan pendapatan nasional (Y) disposible adalah pendapatan nasional yang telah siap untuk dibelanjakan. Nilai Y disposable ini berasal dari NI ( National Income ) setelah ditambah dengan pengeluaran pemerintah berupa transfer/subsidi dan kemudian dikurangi dengan pajak langsung yang ditetapkan pemerintah. Jika ditulis dalam formula, nilainya diperoleh dari :
Y disposible = NI + Tr - Tx langsung, dimana
Tr = Goverment Transfer, subsidi pemerintah
Tx = Pajak langsung
Y pribadi
Pendapatan nasional pribadi adalah pendapatan nasional disposible yang telah dikurangi dengan pajak pribadi, dihitung dengan formula :
Yp = Yd - Tx pribadi, dimana :
Yp = Pendapatan nasional pribadi
Yd = Pendapatan nasional disposible
2.6. PENDAPATAN NASIONAL PER KAPITA
Pendapatan per kapita/tahun biasanya digunakan sebagai salah satu indikator akhir dalam melihat kemajuan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pendapatan per kapita ini diperoleh dengan membagi pendapatan nasional (GNP atau GDP) dengan jumlah penduduk di suatu negara (Indonesia)
3.       KEMISKINAN
Salah satu masalah yang cukup mendesak untuk diatasi oleh suatu Negara adalah masalah kemiskinan. Untuk itulah ekonomi Indonesia memiliki Trilogi Pembangunan yang didalamnya ada poin pemerataan. Meskipun sampai dengan saat ini rakyat yang masih hidup dalam kemiskinan masih cukup besar (kurang lebih dari 100 orang Indonesia, 11-12 orang diantaranya masih miskin ), namun upaya untuk mengentaskan mereka terus diupayakan. Beberapa diantaranya adalah dengan program IDT (Inpres Desa Tertinggal) dan kemitraan pengusaha besar dan pengusaha kecil yang dicanangkan oleh pemerintah. Berikut ini yang dimaksud dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju daripada di negara berkembang.
Hampir setiap masyarakat memiliki rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan.

Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.
Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relative kecil dibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relative tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia internasional.
Berbagai upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh dunia internasional, baik berupa bantuan maupun pinjaman pada dasarnya merupakan upaya sistematis untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan yang terjadi di negara-negara miskin dan sedang berkembang. Beberapa lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia serta lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya berperan dalam hal ini. Kesalahan pengambilan kebijakan dalam pemanfaatan bantuan dan/ atau pinjaman tersebut, justru dapat berdampak buruk bagi struktur sosial dan perekonomian negara bersangkutan.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Adapun secara umum penyebab kemiskinan diantaranya:

1.     Kemalasan.
2.     Kebodohan dan pemborosan.
3.     Bencana alam.
4.     Kejahatan, misalnya dirampok
5.     Genetik dan dikehendaki Tuhan, baik genetika orang tua, tempat lahir, kondisi orang tua yang miskin

 REFERENSI

Tidak ada komentar:

Posting Komentar