STRUKTUR
PRODUKSI, DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN
1.
STRUKTUR
PRODUKSI
Struktur
produksi adalah logika proses produksi, yang menyatakan hubungan antara
beberapa pekerjaan pembuatan komponen sampai menjadi produk akhir, yang
biasanya ditunjukkan dengan menggunakan skema. Struktur produksi nasional
dapat dilihat menurut lapangan usaha dan hasil produksi kegiatan ekonomi
nasional. Berdasarkan lapangan usaha struktur produksi nasional terdiri dari
sebelas lapangan usaha dan berdasarkan hasil produksi nasional terdiri dari 3
sektor, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier.
Sejalan
dengan perkembangan pembangunan ekonomi struktur produksi suatu perekonomian
cenderung mengalami perubahan dari dominasi sektor primer menuju dominasi
sektor sekunder dan tersier. Perubahan struktur produksi dapat terjadi
karena :
Sifat
manusia dalam perilaku konsumsinya yang cenderung berubah dari konsumsi barang-barang
pertanian menuju konsumsi lebih banyak barang-barang industri
Perubahan
teknologi yang terus-menerus, dan semakin meningkatnya keuntungan komparatif
dalam memproduksi barang-barang industri.
Struktur
produksi nasional pada awal tahun pembangunan jangka panjang ditandai oleh
peranan sektor primer, tersier, dan industri. Sejalan dengan semakin
meningkatnya proses pembangunan ekonomi maka pada akhir Pelita V atau kedua,
struktur produksi nasional telah bergeser dari dominasi sektor primer menuju
sektor sekunder.
2.
PENDAPATAN
NASIONAL
2.1. PENGERTIAN PENDAPATAN NASIONAL
Salah satu
indikator perekonomian suatu negara yang sangat penting adalah yang disebut
dengan pendapatan nasional. Pendapatan nasional
dapat diartikan sebagai suatu angka atau nilai yang menggambarkan seluruh produksi,
pengeluaran, ataupun pendapatan yang dihasilkan dari semua
pelaku/sektor ekonomi dari suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Pendapatan nasional
sering dipergunakan sebagai indikator ekonomi dalam hal :
·
Menentukan laju tingkat
perkembangan/pertumbuhan perekonomian suatu Negara
·
Mengukur keberhasilan suatu negara dalam
mencapai tujuan pembangunan ekonominya
·
Membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat
suatu negara dengan negara lainnya
Meskipun
demikian tidak semua ahli ekonomi setuju jika hanya pendapatan perkapita
saja yang dijadikan ukuran kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara.
Adapun kritik tersebut diantaranya adalah : Ada faktor-faktor lain di
luar pendapatan yang akan berpengaruh pada tingkat
kemakmuran dan kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat masih sering
bersifat subjektif. Tiap orang mempunyai 'pandangan hidup yang berbeda sehingga
tolak ukur kesejahteraannyapun berbeda. Beberapa tokoh ekonomi yang memberikan
masukan terhadap ukuran-ukuran kemakmuran dan kesejahteraan
diantaranya adalah :
Dudley Seers mengemukakan, bahwa
paling tidak ada 3 masalah pokok yang perlu diperhatikan dalam mengukur tingkat
pembangunan suatu negara. Tiga masalah tersebut adalah :
·
Tingkat kemiskinan
·
Tingkat pengangguran
·
Tingkat ketimpangan di berbagai bidang
J.L. Tamba, berpendapat bahwa ada 4
hal sebagai dasar untuk mengukur perekonomian dan kemakmuran di Indonesia.
Empat hal tersebut adalah :
·
Kesehatan dan keamanan
·
Pendidikan keahlian dan standart
hidup
·
Pendapatan
·
Pemukiman
Hendra Esmara, lebih memilih 3
komponen yang ia anggap perlu diperhatikan dalam rangka mengukur
kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara, yakni :
·
Penduduk dan kesempatan kerja
·
Pertumbuhan ekonomi
·
Pemeratan dan kesejahteraan
masyarakat
Untuk mendapatkan nilai atau angka
indikator tersebut digunakan tiga pendekatan perhitungan, yakni :
·
Pendekatan produksi
·
Pendekatan pengeluaran
·
Pendekatan pendapatan
Sedangkan konsep perhitungan yang
dipergunakan adalah : Konsep kewarganegaraan, dan Konsep kewilayahan
2.2. CARA PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL DENGAN
PENDEKATAN PRODUKSI (GDP)
GDP
( Gross Domestic Product ) atau Produksi Domestik Bruto adalah pendapatan nasional
yang nilainya dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh kegiatan produksi yang
dilakukan oleh semua pelaku/sektor ekonomi diwilayah lndonesia, dalam kurun
waktu tertentu. Yang perlu diingat dalam perhitungan tersebut,
jangan sampai terjadi perhitungan ganda (double counting) yang dapat
menyebabkan pendapatan nasional (GDP) Indonesia tampak lebih besar. Salah
satu akibatnya adalah, seolah-olah negara Indonesia sudah cukup
maju dan makmur (terlihat dari GDP yang tampak besar), sehingga
bantuan luar negeri akan dialihkan ke negara yang lebih membutuhkan. Dengan
demikian kita akan kehilangan kesempatan mendapatkan tambahan dana pembangunan,
sedangkan kita sesungguhnya masih sangat membutuhkannya.
Cara menghitung Pendapatan Nasional
dengan pendekatan GDP:
Perhitungan dengan melalui 2
pendekatan :
·
Pendekatan Pengeluaran
GDP = Konsumsi + Investasi + Pengeluaran
Pemerintah + (ekspor – impor)
|
·
Pendekatan Pendapatan
GDP =
Sewa + Upah + Bunga + Laba
|
Sebagai catatan, Gross Domestic
Product ini diperoleh dengan menggunakan konsep Kewilayahan, artinya
nilai produksi tersebut diperoleh dari seluruh
kegiatan produksi dari semua pelaku ekonomi yang melaksanakan kegiatan
produksinya di wilayah Indonesia saja, tidak dilihat apakah dia berwarga negara
Indonesia atau warga negara asing.
2.3. CARA PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL DENGAN
PENDEKATAN PENGELUARAN (GNP)
GNP
(Gross National Product) adalah pendapatan nasional yang nilainya diperoleh-dengan
cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku/sektor
ekonomi di Indonesia, yang berwarga negara Indonesia, dalam kurun waktu
tertentu. Cara memperoleh nilai GNP ini sangat berbeda dengan cara
memperoleh GDP, jika GDP dibatasi oleh wilayah. Maka GNP dibatasi oleh
kewarganegaraan, karena konsep yang dipergunakannya adalah konsep
kewarganegaraan, artinya nilai pengeluaran tersebut dihitung dari pelaku
ekonomi yang berkewarganegaraan Indonesia saja. Ilustrasi perhitungannya adalah
:
2.4. CARA PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL DENGAN
PENDEKATAN PENDAPATAN ( NI )
NI
( National Income ) adalah pendapatan nasional yang nilainya didapat dengan
cara menjumlahkan semua hasil/pendapatan yang diperoleh semua pelaku/sektor
ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Nilai NI
inilah yang tampaknya oleh kalangan akademisi dinotasikan dengan Y.
Pertanyaan yang kemudian mungkin
muncul adalah `Pendapatan Nasional yang manakah yang sebaiknya
dipergunakan, GDP, GNP, ataukah NI ?'.
Secara prinsip ketiga
jenis pendapatan nasional tersebut dapat menghasilkan nilai yang
sama, tentu saja dengan sedikit penyesuaian. Penyesuaian penyesuaian tersebut
diantaranya adalah :
Agar pendapatan nasional (
GNP ) nilainya sama dengan GDP, maka GNP tersebut harus dikurangi terlebih
dahulu dengan apa yang disebut dengan “pendapatan netto luar negeri dari
faktor produksi”. Yang dimaskud dengan pendapatan netto luar negeri
terhadap faktor produksi adalah selisih antara penerimaan sumber daya
Indonesia yang bekerja di negara lain dengan pengeluaran negara Indonesia untuk
orang asing yang bekerja di Indonesia. Dan bila di lihat dari neraca jasa
Indonesia, masih menunjukkan nilai yang negatif ( defisit ). Hal ini perlu
dilakukan mengingat dasar perhitungan kedua jenis pendapatan nasional
tersebut diperoleh dengan pendekatan dan konsep perhitungan yang
berbeda ( kewarganegaraa dan kewilayahan ). Dengan demikian jika
dituliskan dalam bentuk formula adalah :
o GDP = GNP
- Pendapatan netto luar negeri terhadap faktor produksi
o GDP = GNP - ( Penerimaan fproduksi
WNI di LN - Penerimaan faktor produksi WNA di Indonesia
Sedangkan untuk menyesuaikan kedua
jenis pendapatan nasional tersebut dengan NI, diperlukan formulasi
sebagai berikut :
0 NI = GNP - Depresiasi - Tx tak
langsung, dimana GNP – Depresiasi sendiri sering disebut dengan NNP (Net
National Product) atau Produksi Nasional Bersih
0 NI = GDP - Depresiasi - Tx tak
langsung, dimana GDP – Depresiasi sendiri sering disebut dengan NDP (Net
Domistic Product) atau Produksi Domistik Bersih
Disamping ketiga
istilah pendapatan nasional tersebut (GDP, GNP. NI) tersebut, masih
ada bebera istilah yang berkaitan dengan pendapatan nasional, yakni :
2.5. CARA PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL DENGAN YANG
SIAP DIBELANJAKAN (Y DISPOSIBLE)
Yang dimaksud dengan pendapatan nasional (Y) disposible
adalah pendapatan nasional yang telah siap untuk dibelanjakan. Nilai Y
disposable ini berasal dari NI ( National Income ) setelah ditambah dengan
pengeluaran pemerintah berupa transfer/subsidi dan kemudian dikurangi
dengan pajak langsung yang ditetapkan pemerintah. Jika ditulis dalam formula,
nilainya diperoleh dari :
Y disposible = NI + Tr - Tx langsung,
dimana
Tr = Goverment Transfer, subsidi
pemerintah
Tx = Pajak langsung
Y
pribadi
Pendapatan nasional pribadi
adalah pendapatan nasional disposible yang telah dikurangi dengan
pajak pribadi, dihitung dengan formula :
Yp = Yd - Tx pribadi, dimana :
Yp = Pendapatan nasional
pribadi
Yd = Pendapatan nasional
disposible
2.6. PENDAPATAN NASIONAL PER KAPITA
Pendapatan per kapita/tahun
biasanya digunakan sebagai salah satu indikator akhir dalam melihat kemajuan
pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pendapatan per kapita ini
diperoleh dengan membagi pendapatan nasional (GNP atau GDP) dengan jumlah
penduduk di suatu negara (Indonesia)
3.
KEMISKINAN
Salah satu masalah yang cukup
mendesak untuk diatasi oleh suatu Negara adalah masalah kemiskinan. Untuk
itulah ekonomi Indonesia memiliki Trilogi Pembangunan yang didalamnya ada poin
pemerataan. Meskipun sampai dengan saat ini rakyat yang masih hidup
dalam kemiskinan masih cukup besar (kurang lebih dari 100 orang
Indonesia, 11-12 orang diantaranya masih miskin ), namun upaya untuk
mengentaskan mereka terus diupayakan. Beberapa diantaranya adalah dengan
program IDT (Inpres Desa Tertinggal) dan kemitraan pengusaha
besar dan pengusaha kecil yang dicanangkan oleh pemerintah. Berikut
ini yang dimaksud dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas
kemiskinan adalah tingkat
minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk
memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam
praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan
juga definisi kemiskinan)
lebih tinggi di negara maju daripada di negara
berkembang.
Hampir setiap masyarakat memiliki
rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat
ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan
pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan.
Masalah besar
yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan)
distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi
pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari
munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut
akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan
konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.
Masalah
kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang
berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini.
Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan
angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang
dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar
angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara
maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang
relative kecil dibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak
terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relative tinggi. Walaupun demikian,
masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah
menjadi permasalahan bagi dunia internasional.
Berbagai upaya
yang telah dan sedang dilakukan oleh dunia internasional, baik berupa bantuan
maupun pinjaman pada dasarnya merupakan upaya sistematis untuk memperkecil
kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan yang terjadi di negara-negara
miskin dan sedang berkembang. Beberapa lembaga internasional seperti IMF dan
Bank Dunia serta lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya berperan dalam
hal ini. Kesalahan pengambilan kebijakan dalam pemanfaatan bantuan dan/ atau
pinjaman tersebut, justru dapat berdampak buruk bagi struktur sosial dan
perekonomian negara bersangkutan.
Kemiskinan adalah
keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti
makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan
dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya
akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global.
Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara
yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi
memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.
Kemiskinan
dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:
Gambaran
kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari,
sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami
sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
Gambaran tentang
kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan
ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk
pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari
kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan
tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
Gambaran tentang
kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di
sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh
dunia.
Adapun secara
umum penyebab kemiskinan diantaranya:
1. Kemalasan.
2. Kebodohan
dan pemborosan.
3. Bencana
alam.
4. Kejahatan,
misalnya dirampok
5. Genetik
dan dikehendaki Tuhan, baik genetika orang tua, tempat lahir, kondisi orang tua
yang miskin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar