Sabtu, 28 Maret 2015

AKUNTANSI INTERNASIONAL - JERMAN

JERMAN

Dalam sebuah kejadian besar, Corporation Law 1965 memindahkan sistem laporan keuangan Jerman ke arah pemikiran Inggris – Amerika (tapi hanya untuk perusahaan-perusahaan yang lebih besar). Dibutuhkan lebih banyak pengungkapan, penggabungan terbatas, dan laporan manajemen perusahaan. Laporan manajemen dan persyaratan audit tambahan menjadi persyaratan hukum melalui Corporate Publicity Law tahun 1969. 

Pada awal tahun 1970-an, Uni Eropa Keempat, Ketujuh, dan Kedelapan semuanya memasuki undang-undang Jerman melalui Comprehensive Accounting Act pada 19 Desember 1985. Legislasi ini sangat luar biasa karena :
  1. Menggabungkan semua persyaratan akuntansi, laporan keuangan, pengungkapan, dan audit Jerman ke dalam satu undang-undang; 
  2. Undang-undang tunggal ini ditetapkan menjadi buku ketiga dari German Commercial Code (HGB), sehingga bisa diterapkan untuk semua entitas bisnis, dari kemitraan terbatas hingga perusahaan pribadi dan publik; 
  3. Peraturan ini sebagian besar didasarkan pada konsep dan praktik Eropa.
Pada tahun 1998 ada dua undang-undang baru yang dikeluarkan. Undang-undang yang pertama menambahkan sebuah paragraf baru dalam buku ketiga German Commercial Code yang memungkinkan perusahaan yang mengeluarkanekuitas atau utang pada pasar modal resmi untuk menggunakan prinsip akuntansi internasional dalam laporan keungan gabungan mereka. Undang-undang yang kedua memungkinkan adanya penetapan perusahaan sektor swasta untuk menyususn standar akuntansi bagi laporan keuangan gabungan.

Perlindungan kreditor merupakan perhatian utama dari akuntansi Jerman seperti yang dibubuhkan pada Commercial Code. Penilaian neraca konservatif sangat penting bagi perlindungan kreditor. Hal ini menciptakan kecendrungan untuk menilai rendah aset dan memberi nilai yang tinggi untuk utang. Simpanan dianggap sebagai perlindungan terhadap risiko yang tidak terduga dan kemungkinan kebangkrutan. Tindakan ini juga menyebabkan adanya jumlah pendapatan konservatif yang menjadi dasar untuk dividen pemilik. Jadi, akuntansi Jerman dirancang untuk menghitung jumlah pendapatan yang tepat yang bisa mejaga kreditor setelah adanya pembagian kepada pemilik.

Undang-undang perpajakan juga sangat menentukan akuntansi komersial. Prinsip penentuan menyatakan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan oleh apapun yang dibukukan dalam catatan keuangan sebuah badan usaha. Ketentuan pajak yang ada hanya bisa digunakan jika benar-benar dibukukan. Ini berarti, diantara yang lain, bahwa setiap depresiasi khusus atau drastis yang digunakan untuk kepentingan pajak juga harus dibukukan untuk tujuan laporan keungan. Dominasi akuntansi pajak berarti tidak ada perbedaan antara laporan keungan disusun untuk tujuan pajak dan yang dipublikasikan dalam laporan keuangan.

Karakterisitik dasar ketiga dari akuntasi Jerman adalah ketergantungan pada keputusan undang-undang dan pengadilan. Tidak ada lagi yang memiliki kekuatan mengikat atau otoritatif. untuk memahami akuntansi Jerman, seseorang harus melihat pada HGB dan bentuk keputusan hakim.

     Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi 

     Sebelum tahun 1998, Jerman tidak memiliki fungsi penyusunan standar akuntansi keuangan, karena hanya dipahami oleh negara-negara yang berbahasa Inggris. German Institute memberikan konsultasi tentang beragam proses pembuatan undang-undang yang memengaruhi akuntansi dan laporan keuangan, tapi persyaratan hukum merupakan kekuasaan tertinggi. Kosultasi yang sama diberikan oleh Frankurt Stock Exchange, persatuan dagang Jerman, dan akademi akuntansi. Undang-undang tahun 1998 tentang kendali dan transparansi memperkenalkan persaratan bagi Menteri Kehakiman untuk mengakui dewan susunan standar nasional untuk memberikan tujuan-tujuan berikut:
  1. Mengembangkan rekomendasi untuk penerapan standar akuntansi dalam laporan keuangan gabungan. 
  2.  Menganjurkan Menteri Kehakiman mengenai standar akuntansi yang baru. 
  3.  Mewakili Jerman dalam organisasi akuntansi internasional seperti IASB.
German Accounting Standards Committee (GASC), didirikan tidak lama sesudahnya, dan selanjutnya diresmikan oleh Menteri Kehakiman sebagai otoritas penyususn standar Jerman. GASC mengawasi German Accounting Standards Board (GASB), yang melakukan perkerjaan teknis dan mengeluarkan standar akuntasi. GASB berisi tujuh orang ahli audit, analisis keungan, akademis, dan industri yang mandiri. Kelompok kerja dibentuk untuk menguji dan membuat rekomendasi atas masalah sebelum mencapai dewan. Sebagai sebuah aturan, kelompok-kelompok kerja ini memiliki perwakilan dari bidang perdagangan dan industri dan auditor, seorang dosen, dan seorang analis keuangan. Pertimbangan GASB yang mengikuti sebuah proses dan pertemuan bersifat terbuka. Ketika dikeluarkan, standarnya harus disetujui dan dipublikasikan oleh Menteri Kehakiman.

Sistem penyusunan standar akuntansi Jerman secara umum sama dengan sistem yang digunakan di Inggris, Amerika Serikat dan IASB. Standar GASB merupakan rekomendasi otoriter yang hanya berlaku untuk laporan keuangan gabungan. Standar tersebut tidak membatasi atau mengubah persyaratan HGB. GASB diciptakan untuk mengembangkan susunan standar Jerman yang sesuai dengan standar akuntansi internasional. Semenjak pendiriannya, GASB telah mengeluarkan German Accounting Standards (GAS) pada masalah-masalah seperti laporan arus kas, laporan segmen, pajak-pajak yang ditangguhkan, dan translasi mata uang asing. 

Pada tahun 2003, GASB menerapkan sebuah strategi baru yang menyejajarkan program kerja dengan upaya IASB untuk mencapai sebuah pemusatan standar akuntansi global. Perubahan ini mengakui adanya persyaratan Uni Eropa untuk IFRS bagi perusahaaan-perusahaan yang terdaftar.
 
Pada tahun 2004 didirikan Finacial accounting Control Act untuk meningkatkan kepatuhan persyaratan laporan keuangan Jerman dan IFRS oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar. Undang-undang tersebut membuat dua susunan sistem pelaksanaan. Dewan sektor swasta, Financial Reporting Enforcement Panel (FREP), meninjau laporan keuangan yang tidak dianggap biasa. Dewan ini juga melakukan tinjauan acak pada laporan keuangan. FREP bergantung pada perusahaan untuk memperbaiki semua masalahnya dengan suka rela. FREP memberikan masalah-masalah yang tidak terpecahkan pada Federal Supervisory Authority, dewan pengaturan sektor publik yang mengawasi perdagangan saham (pasar modal) dan perbankan serta industri asuransi.

Akuntan publik resmi di Jerman disebut dengan Wirtchaftsprufer (WPs), atau pemeriksa perusahaan. Semua WP secara hukum diwajibkan untuk bergabung dalam Chamber of Accountants resmi. Auditor Oversight Commission, yang melapor pada Menteri Ekonomi dan Perburuhan, bertanggung jawab atas pengawasan Chamber of Accountants. Dengan standar internasional, profesi audit (akuntansi) Jerman adalah kecil. Accounting Act tahun 1985 memperluas persyaratan audit untuk lebih banyak perusahaan. Hasilnya, dewan auditor susunan kedua dibentuk pada akhir 1980-an. Orang-orang ini yang dikenal dengan pemeriksa buku sumpah hanya diizinkan untuk mengaudit perusahaan-perusahaan kecil dan menengah, seperti yang dijelaskan dalam undang-undang. Jadi, ada dua kelas auditor yang secara hukum setuju untuk melakukan pemeriksaan audit perusahaan secara mandiri. Laporan audit Jerman menekankan kepatuhan persyaratan daripada “tinjauan yang baik dan benar.”

Laporan Keuangan

Undang-undang Jerman menetapkan persyaratan akuntansi, audit, dan laporan keuangan yang berbeda bergantung pada ukuran perusahaan alih-alih pada bentuk organisasi bisnisnya. Ada tiga kelas ukuran usaha yaitu kecil, menengah, besar ditentukan berdasarkan total neraca, total penjualan tahunan, dan jumlah pegawai. Perusahaan dengan saham yang dijual secara umum selalu dianggap sebagai perusahaan besar. Undang-undang menetapkan isi dan format laporan keuangan, yang mencakup hal-hal berikut:
  1. Neraca
  2. Laporan laba rugi
  3. Catatan
  4. Laporan manajemen
  5. Laporan auditor
Perusahaan-perusahaan kecil dibebaskan dari persyaratan audit dan diperbolehkan untuk menyususn sebuah neraca singkat. Perusahaan-perusahaan kecil dan menengah diperbolehkan menyusun laporan laba rugi singkat. Perusahaan-perusahaan kecil dan menengah juga memiliki persyaratan pengungkapan yang lebih sedikit untuk catatan mereka. Sebuah laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas pemilik diharuskan untuk laporan keuangan gabungan tapi tidak untuk laporan perusahaan pribadi.

Sebuah keistimewaan dari sistem laporan keuangan Jerman adalah adanya laporan pribadi dari auditor kepada dewan direktur dan dewan pengawas perusahaan. Laporan ini mengomentari prospek masa depan perusahaan dan khususnya faktor-faktor yang bisa mengancam kelangsungannya. Auditor harus menjelaskan dan menganalisis artikel-artikel dalam neraca yang memiliki pengaruh material terhadap posisi keuangan perusahaan. Laporan ini bisa berjumlah ratusan halaman untuk perusahaan-perusahaan besar Jerman, dan tidak diberikan untuk pemegang saham.  

Laporan keuangan gabungan diwajibkan bagi badan usahan di bawah manajemen gabungan dan dengan pemilihan suara terbanyak, pengaruh dominan dengan berdasarkan kendali kontrak, atau hak untuk mengangkat atau memecat sebagian besar dewan direktur. Perusahaan dalam kelompok tersebut harus menggunakan prinsip akuntansi dan valuasi yang sama, tetapi tidak harus sama dengan yang digunakan dalam laporan perusahaan pribadi. Dengan cara ini, metode akuntansi berdasar pajak dalam akun pribadi bisa dihilangkan di akun kelompok. 

Semua perusahaan bisa menggunakan IFRS dalam menyusun laporan keuangan gabungan dan memiliki pilihan untuk mengeluarkan laporan keuangan perusahaan pribadi  menurut IFRS untuk tujuan informasional.

Pengukuran Akuntansi

Berdasarkan HGB, metode pembelian (akuisisi) merupakan metode penggabungan yang mendasar, tapi penyatuan kepentingan bisa diterima dalam keadaan tertentu. Metode pembelian yang diizinkan ada dua, yaitu: metode buku dan metode revaluasi. Aset dan utang yang diakuisisi dinaikkan pada nilai yang ada, dan setiap jumlah yang ditinggalkan merupakan nilai baik (goodwill) untuk menutup kerugian dalam ekuitas. Metode ekuitas digunakan untuk asosiasi yang memiliki 20% atau lebih kepemilikan, tapi hanya dalam laporan keuangan gabungan. 

Jerman merupakan salah satu penganut paling loyal terkait prinsip harga perolehan yang merupakan dasar untuk menilai aseet berwujud. Persediaan dicatat pada biaya atau pasar yang lebih rendah; FIFO, LIFO, dan rata-rata merupakan metode untuk menentukan biaya.

Biaya riset dan pengembangan dibebankan saat terjadinya. Provisi sebagai estimasi beban atau kerugian masa depan digunakan. Provisi harus disusun untuk beban pemeliharaan tangguhan, jaminan produk, kerugian potensial dari transaksi yang tertunda, dan kewajiban yang tidak pasti lainnya. Provisi memberikan perusahaan-perusahaan Jerman banyak kesempatan untuk mengatur pendapatan.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar