JERMAN
Dalam
sebuah kejadian besar, Corporation Law 1965 memindahkan sistem laporan keuangan
Jerman ke arah pemikiran Inggris – Amerika (tapi hanya untuk
perusahaan-perusahaan yang lebih besar). Dibutuhkan lebih banyak pengungkapan,
penggabungan terbatas, dan laporan manajemen perusahaan. Laporan manajemen dan
persyaratan audit tambahan menjadi persyaratan hukum melalui Corporate
Publicity Law tahun 1969.
Pada
awal tahun 1970-an, Uni Eropa Keempat, Ketujuh, dan Kedelapan semuanya memasuki
undang-undang Jerman melalui Comprehensive Accounting Act pada 19 Desember
1985. Legislasi ini sangat luar biasa karena :
- Menggabungkan semua persyaratan akuntansi, laporan keuangan, pengungkapan, dan audit Jerman ke dalam satu undang-undang;
- Undang-undang tunggal ini ditetapkan menjadi buku ketiga dari German Commercial Code (HGB), sehingga bisa diterapkan untuk semua entitas bisnis, dari kemitraan terbatas hingga perusahaan pribadi dan publik;
- Peraturan ini sebagian besar didasarkan pada konsep dan praktik Eropa.
Pada tahun 1998 ada dua undang-undang
baru yang dikeluarkan. Undang-undang yang pertama menambahkan sebuah paragraf
baru dalam buku ketiga German Commercial Code yang memungkinkan perusahaan yang
mengeluarkanekuitas atau utang pada pasar modal resmi untuk menggunakan prinsip
akuntansi internasional dalam laporan keungan gabungan mereka. Undang-undang
yang kedua memungkinkan adanya penetapan perusahaan sektor swasta untuk
menyususn standar akuntansi bagi laporan keuangan gabungan.
Perlindungan kreditor merupakan perhatian
utama dari akuntansi Jerman seperti yang dibubuhkan pada Commercial Code.
Penilaian neraca konservatif sangat penting bagi perlindungan kreditor. Hal ini
menciptakan kecendrungan untuk menilai rendah aset dan memberi nilai yang
tinggi untuk utang. Simpanan dianggap sebagai perlindungan terhadap risiko yang
tidak terduga dan kemungkinan kebangkrutan. Tindakan ini juga menyebabkan
adanya jumlah pendapatan konservatif yang menjadi dasar untuk dividen pemilik.
Jadi, akuntansi Jerman dirancang untuk menghitung jumlah pendapatan yang tepat
yang bisa mejaga kreditor setelah adanya pembagian kepada pemilik.
Undang-undang perpajakan juga sangat
menentukan akuntansi komersial. Prinsip penentuan menyatakan bahwa penghasilan
kena pajak ditentukan oleh apapun yang dibukukan dalam catatan keuangan sebuah
badan usaha. Ketentuan pajak yang ada hanya bisa digunakan jika benar-benar
dibukukan. Ini berarti, diantara yang lain, bahwa setiap depresiasi khusus atau
drastis yang digunakan untuk kepentingan pajak juga harus dibukukan untuk
tujuan laporan keungan. Dominasi akuntansi pajak berarti tidak ada perbedaan
antara laporan keungan disusun untuk tujuan pajak dan yang dipublikasikan dalam
laporan keuangan.
Karakterisitik dasar ketiga dari akuntasi
Jerman adalah ketergantungan pada keputusan undang-undang dan pengadilan. Tidak
ada lagi yang memiliki kekuatan mengikat atau otoritatif. untuk memahami
akuntansi Jerman, seseorang harus melihat pada HGB dan bentuk keputusan hakim.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Sebelum
tahun 1998, Jerman tidak memiliki fungsi penyusunan standar akuntansi keuangan,
karena hanya dipahami oleh negara-negara yang berbahasa Inggris. German
Institute memberikan konsultasi tentang beragam proses pembuatan undang-undang
yang memengaruhi akuntansi dan laporan keuangan, tapi persyaratan hukum
merupakan kekuasaan tertinggi. Kosultasi yang sama diberikan oleh Frankurt
Stock Exchange, persatuan dagang Jerman, dan akademi akuntansi. Undang-undang
tahun 1998 tentang kendali dan transparansi memperkenalkan persaratan bagi
Menteri Kehakiman untuk mengakui dewan susunan standar nasional untuk
memberikan tujuan-tujuan berikut:
- Mengembangkan rekomendasi untuk penerapan standar akuntansi dalam laporan keuangan gabungan.
- Menganjurkan Menteri Kehakiman mengenai standar akuntansi yang baru.
- Mewakili Jerman dalam organisasi akuntansi internasional seperti IASB.
German
Accounting Standards Committee (GASC), didirikan tidak lama sesudahnya, dan
selanjutnya diresmikan oleh Menteri Kehakiman sebagai otoritas penyususn standar
Jerman. GASC mengawasi German Accounting Standards Board (GASB), yang melakukan
perkerjaan teknis dan mengeluarkan standar akuntasi. GASB berisi tujuh orang
ahli audit, analisis keungan, akademis, dan industri yang mandiri. Kelompok
kerja dibentuk untuk menguji dan membuat rekomendasi atas masalah sebelum
mencapai dewan. Sebagai sebuah aturan, kelompok-kelompok kerja ini memiliki
perwakilan dari bidang perdagangan dan industri dan auditor, seorang dosen, dan
seorang analis keuangan. Pertimbangan GASB yang mengikuti sebuah proses dan
pertemuan bersifat terbuka. Ketika dikeluarkan, standarnya harus disetujui dan
dipublikasikan oleh Menteri Kehakiman.
Sistem
penyusunan standar akuntansi Jerman secara umum sama dengan sistem yang
digunakan di Inggris, Amerika Serikat dan IASB. Standar GASB merupakan
rekomendasi otoriter yang hanya berlaku untuk laporan keuangan gabungan.
Standar tersebut tidak membatasi atau mengubah persyaratan HGB. GASB diciptakan
untuk mengembangkan susunan standar Jerman yang sesuai dengan standar akuntansi
internasional. Semenjak pendiriannya, GASB telah mengeluarkan German Accounting
Standards (GAS) pada masalah-masalah seperti laporan arus kas, laporan segmen,
pajak-pajak yang ditangguhkan, dan translasi mata uang asing.
Pada
tahun 2003, GASB menerapkan sebuah strategi baru yang menyejajarkan program
kerja dengan upaya IASB untuk mencapai sebuah pemusatan standar akuntansi
global. Perubahan ini mengakui adanya persyaratan Uni Eropa untuk IFRS bagi
perusahaaan-perusahaan yang terdaftar.
Pada
tahun 2004 didirikan Finacial accounting Control Act untuk meningkatkan
kepatuhan persyaratan laporan keuangan Jerman dan IFRS oleh
perusahaan-perusahaan yang terdaftar. Undang-undang tersebut membuat dua
susunan sistem pelaksanaan. Dewan sektor swasta, Financial Reporting
Enforcement Panel (FREP), meninjau laporan keuangan yang tidak dianggap biasa.
Dewan ini juga melakukan tinjauan acak pada laporan keuangan. FREP bergantung
pada perusahaan untuk memperbaiki semua masalahnya dengan suka rela. FREP memberikan
masalah-masalah yang tidak terpecahkan pada Federal Supervisory Authority,
dewan pengaturan sektor publik yang mengawasi perdagangan saham (pasar modal)
dan perbankan serta industri asuransi.
Akuntan
publik resmi di Jerman disebut dengan Wirtchaftsprufer (WPs), atau pemeriksa
perusahaan. Semua WP secara hukum diwajibkan untuk bergabung dalam Chamber of
Accountants resmi. Auditor Oversight Commission, yang melapor pada Menteri
Ekonomi dan Perburuhan, bertanggung jawab atas pengawasan Chamber of Accountants.
Dengan standar internasional, profesi audit (akuntansi) Jerman adalah kecil.
Accounting Act tahun 1985 memperluas persyaratan audit untuk lebih banyak
perusahaan. Hasilnya, dewan auditor susunan kedua dibentuk pada akhir 1980-an.
Orang-orang ini yang dikenal dengan pemeriksa buku sumpah hanya diizinkan untuk
mengaudit perusahaan-perusahaan kecil dan menengah, seperti yang dijelaskan
dalam undang-undang. Jadi, ada dua kelas auditor yang secara hukum setuju untuk
melakukan pemeriksaan audit perusahaan secara mandiri. Laporan audit Jerman
menekankan kepatuhan persyaratan daripada “tinjauan yang baik dan benar.”
Laporan Keuangan
Undang-undang
Jerman menetapkan persyaratan akuntansi, audit, dan laporan keuangan yang
berbeda bergantung pada ukuran perusahaan alih-alih pada bentuk organisasi
bisnisnya. Ada tiga kelas ukuran usaha yaitu kecil, menengah, besar ditentukan
berdasarkan total neraca, total penjualan tahunan, dan jumlah pegawai.
Perusahaan dengan saham yang dijual secara umum selalu dianggap sebagai
perusahaan besar. Undang-undang menetapkan isi dan format laporan keuangan,
yang mencakup hal-hal berikut:
- Neraca
- Laporan laba rugi
- Catatan
- Laporan manajemen
- Laporan auditor
Perusahaan-perusahaan
kecil dibebaskan dari persyaratan audit dan diperbolehkan untuk menyususn
sebuah neraca singkat. Perusahaan-perusahaan kecil dan menengah diperbolehkan
menyusun laporan laba rugi singkat. Perusahaan-perusahaan kecil dan menengah
juga memiliki persyaratan pengungkapan yang lebih sedikit untuk catatan mereka.
Sebuah laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas pemilik diharuskan untuk
laporan keuangan gabungan tapi tidak untuk laporan perusahaan pribadi.
Sebuah
keistimewaan dari sistem laporan keuangan Jerman adalah adanya laporan pribadi
dari auditor kepada dewan direktur dan dewan pengawas perusahaan. Laporan ini
mengomentari prospek masa depan perusahaan dan khususnya faktor-faktor yang
bisa mengancam kelangsungannya. Auditor harus menjelaskan dan menganalisis
artikel-artikel dalam neraca yang memiliki pengaruh material terhadap posisi
keuangan perusahaan. Laporan ini bisa berjumlah ratusan halaman untuk
perusahaan-perusahaan besar Jerman, dan tidak diberikan untuk pemegang
saham.
Laporan
keuangan gabungan diwajibkan bagi badan usahan di bawah manajemen gabungan dan
dengan pemilihan suara terbanyak, pengaruh dominan dengan berdasarkan kendali
kontrak, atau hak untuk mengangkat atau memecat sebagian besar dewan direktur.
Perusahaan dalam kelompok tersebut harus menggunakan prinsip akuntansi dan valuasi
yang sama, tetapi tidak harus sama dengan yang digunakan dalam laporan
perusahaan pribadi. Dengan cara ini, metode akuntansi berdasar pajak dalam akun
pribadi bisa dihilangkan di akun kelompok.
Semua
perusahaan bisa menggunakan IFRS dalam menyusun laporan keuangan gabungan dan
memiliki pilihan untuk mengeluarkan laporan keuangan perusahaan pribadi menurut IFRS untuk tujuan informasional.
Pengukuran Akuntansi
Berdasarkan
HGB, metode pembelian (akuisisi) merupakan metode penggabungan yang mendasar,
tapi penyatuan kepentingan bisa diterima dalam keadaan tertentu. Metode
pembelian yang diizinkan ada dua, yaitu: metode buku dan metode revaluasi. Aset
dan utang yang diakuisisi dinaikkan pada nilai yang ada, dan setiap jumlah yang
ditinggalkan merupakan nilai baik (goodwill) untuk menutup kerugian dalam
ekuitas. Metode ekuitas digunakan untuk asosiasi yang memiliki 20% atau lebih
kepemilikan, tapi hanya dalam laporan keuangan gabungan.
Jerman
merupakan salah satu penganut paling loyal terkait prinsip harga perolehan yang
merupakan dasar untuk menilai aseet berwujud. Persediaan dicatat pada biaya
atau pasar yang lebih rendah; FIFO, LIFO, dan rata-rata merupakan metode untuk
menentukan biaya.
Biaya
riset dan pengembangan dibebankan saat terjadinya. Provisi sebagai estimasi
beban atau kerugian masa depan digunakan. Provisi harus disusun untuk beban
pemeliharaan tangguhan, jaminan produk, kerugian potensial dari transaksi yang
tertunda, dan kewajiban yang tidak pasti lainnya. Provisi memberikan
perusahaan-perusahaan Jerman banyak kesempatan untuk mengatur pendapatan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar