ETIKA PROFESI AKUNTANSI

TUGAS MAKALAH SOFTSKILL

“ETIKA PROFESI AKUNTANSI”

DisusunOleh:

Kelompok 2

Dhia Fadhlurrahman (21211990)

Diana Ritri (22211044)

Dwi Astuti (22211226)

Dwinta Pusparani (22211283)

Elang Al Ars (28211414)

Gina Chairunnisa (23211070)

Hani Hikmawati (23211192)

4EB15

PTA 2014 / 2015

BAB I

PENDAHULUAN

     Di era globalisasi ini banyak sekali kasus pelanggaran-pelanggaran terutama banyak terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu kasus pelanggaran etika profesi akuntansi. Tidak ada hanya masyarakat menengah yang mengalami pelanggaran tersebut, yang lebih banyak pelanggaran yaitu terjadi di kalangan atas, seperti kasus pelanggaran korupsi, kesalahan dalam melakukan pembuatan laporan keuangan,bahkan melalukan pemalsuan tanda tangan terhadap nasabah bank, kasus ini terlibat karena kurangnya ketelitian dalam pembuatan laporan keuangan dan kurangnya sistem dalam perusahaan yang bersangkutan.

     Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia bukan lagi merupakan sebuah fenomena, melainkan sudah merupakan fakta yang terkenal dimana mana. Kini setelah rezim otoriter orde baru tumbang tampak jelas bahwa praktik KKn selama ini terbukti telah menjadi tradisi dan budaya yang keberadaannya meluas, berura akar, dan menggurtia dalam masyarakat serta sistem birokrasi Indonesia, mulai dari pusat hingga lapisan kekuasaan yang paling bawah.

   Sumartana, menyatakan bahwa KKN akhir-akhir ini dianggap sebagai wujud paling buruk dan paling ganas dari gejala keerosotan moral dari kehidupan masyarakat dan bernegara di negeri kita. KKN adalah produk dan relasi sosial-politik dan ekonomi yan paling pincang dan tidak manusiawi. Relasi yang dikembangkan adalah relasi yang diskriminatif,  alienatif, tidak terbuka, dan melecehkan kemanusiaan. Kekuasaan dainggap sebagai sebuah privillege bagi kelompok (kecil) tertentu, serta bersifat tertutup dan menempatkan semua bagian yang lain sebagaiobjek-objek yang tak punya akses untuk berpartisipasi. Setiap bentuk kekuasaan (baik politik maupun ekonomi) yang tertutup akan menciptakan hukum-hukumnya sendiri demi melayani kepentingan penguasaan yang eksklusif. Kekuasaan yang tertutup semacam ini merupakan lahan subur yang bisa menghasilkan panen KKN yang benar-benar melimpah.

    Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya. Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Kredibilitas. 

     

     Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota.Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota, sedangkan Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan yang bersangkutan. Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai Interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Etika

     Menurut buku yang saya baca yang berjudul “Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis” karangan  Agus Arijanto, S.E., M.M, pengertian etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “Ethos” berarti adat istiadat atau kebiasaan. Hal ini berarti berkaitan dengan  nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya.Selain itu, etika bisnis juga merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah.Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan pelaku bisnis (Velasquez, 2005).

     Sedangkan menurut buku yang berjudul “Hukum dan Etika Bisnis” karangan Dr. H. Budi Untung, S.H., M.M, etika berasal dari kata ethos sebuah kata dari Yunani yang diartikan identik dengan moral atau moralitas. Kedua istilah ini dijadikan sebagai pedoman atau ukuran bagi tindakan manusia dengan penilaian baik atau buruk dan benar atau salah. Etika melibatkan analisis kritis mengenai tindakan manusia  untuk menentukan suatu nilai benar atau salah dari segi kebenaran dan keadilan. Jadi ukuran yang dipergunakan adalah norma, agama, nilai positif, universalitas. Oleh karena itu istilah etika sering dikonotasikan dengan istilah-istilah tata krama, sopan santun, pedoman moral, norma susila dan lain-lain yang berpijak pada norma-norma tata hubungan antarunsur atau antarelemen di dalam masyarakat  dan lingkungannya.

    Di samping etika merupakan ilmu yang memberikan pedoman norma tentang bagaimana hidup manusia diatur secara harmonis, agar tercapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan baik antarsesama manusia maupun antarmanusia dengan lingkungannya. Etika juga mengatur tata hubungan antara institusi di dalam masyarakat dengan institusi lain dalam sistem masyarakat dan environment (lingkungan)-nya.

2. Tujuan Profesi Akuntansi

     Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi:

· Profesionalisme, Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa

· Kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi.

· Kualitas Jasa, Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan         standar kinerja tertinggi.

· Kepercayaan, Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika                     profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.

3. Kode Etik 

     Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesiaterdiri dari tiga bagian:

· Prinsip Etika,

· Aturan Etika, dan

· Interpretasi Aturan Etik

Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota, sedangkan Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan yang bersangkutan. Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

4. Prinsip Etika Profesi Akuntan

a. Prinsip Pertama – Tanggung Jawab Profesi

   Dalam melaksanakan tanggung-jawabnya sebagai profesional setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sarna dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung-jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

b. Prinsip Kedua – Kepentingan Publik

     

     Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

c. Prinsip Ketiga – Integritas

     Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. 

d. Prinsip Keempat – Obyektivitas

      Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.

e. Prinsip Kelima – Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

    Setiap anggota harus melaksanakan  jasa profesionalnya dengan  kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh matifaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir.

f. Prinsip Keenam – Kerahasiaan

    Setiap anggota harus, menghormati kerahasiaan informasi iyang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya 

g. Prinsip Ketujuh – Perilaku Profesional

     

      Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi: Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi hams dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung-jawabnya ke penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

h. Prinsip Kedelapan – Standar Teknis

    Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar proesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

Standar teknis dan standar profesional yang hams ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh lkatan Akuntan Indonesia, International Federation of Accountants, badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

5. Pengertian Kolusi

     Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar.

Ciri-ciri Kolusi:

– Pemberian uang pelicin dari perusahaan tertentu kepada oknum pejabat atau pegawai pemerintahan       agar perusahaan dapat memenangkan tender pengadaan barang dan jasa tertentu. Biasanya, imbalannya adalah perusahaan tersebut kembali ditunjuk untuk proyek berikutnya.

– Penggunaan broker (perantara) dalam pengadaan barang dan jasa tertentu. Padahal, seharusnya dapat dilaksanakan melalui mekanisme G 2 G (pemerintah ke pemerintah) atau G 2 P (pemerintah ke produsen), atau dengan kata lain secara langsung. Broker di sini biasanya adalah orang yang memiliki jabatan atau kerabatnya.

BAB III

PEMBAHASAN

a. Contoh Kasus Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi

Kasus Sembilan KAP yang Diduga Melakukan Kolusi Dengan Kliennya

     Jakarta, 19 April 2001 .Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pihak kepolisian mengusut sembilan Kantor Akuntan Publik, yang berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diduga telah melakukan kolusi dengan pihak bank yang pernah diauditnya antara tahun 1995-1997.

Koordinator ICW Teten Masduki kepada wartawan di Jakarta, Kamis, mengungkapkan, berdasarkan temuan BPKP, Sembilan dari sepuluh KAP yang melakukan audit terhadap sekitar 36 bank bermasalah ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit. Hasil audit tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga akibatnya mayoritas bank-bank yang diaudit tersebut termasuk di antara bank-bank yang dibekukan kegiatan usahanya oleh pemerintah sekitar tahun  1999. Kesembilan KAP tersebut adalah AI & R, HT & M, H & R, JM & R, PU & R, RY, S & S, SD & R, dan RBT & R. “Dengan kata lain, kesembilan KAP itu telah menyalahi etika profesi. Kemungkinan ada kolusi antara kantor akntan publik dengan bank yang diperiksa untuk memoles laporannya sehingga memberikan laporan palsu, ini jelas suatu kejahatan,” ujarnya. Karena itu, ICW dalam waktu dekat akan memberikan laporan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengusutan mengenai adanya tindak kriminal yang dilakukan kantor akuntan publik dengan pihak perbankan.

     

     ICW menduga, hasil laporan KAP (Kantor Akuntan Publik) itu bukan sekadar “human error” atau kesalahan dalam penulisan laporan keuangan yang tidak disengaja, tetapi kemungkinan ada berbagai penyimpangan dan pelanggaran yang dicoba ditutupi dengan melakukan rekayasa akuntansi.

      Teten juga menyayangkan Dirjen Lembaga Keuangan tidak melakukan tindakan administrative meskipun pihak BPKP telah menyampaikan laporannya, karena itu kemudian ICW mengambil inisiatif untuk mengekspos laporan BPKP ini karena kesalahan sembilan KAP (Kantor Akuntan Publik) itu tidak ringan. “Kami mencurigai, kesembilan KAP itu telah melanggar standar audit sehingga menghasilkan laporan yang menyesatkan masyarakat, misalnya mereka memberi laporan bank tersebut sehat ternyata dalam waktu singkat bangkrut. Ini merugikan masyarakat. Kita mengharapkan ada tindakan administrative dari Departemen Keuangan misalnya mencabut izin kantor akuntan publik itu,” tegasnya.

     Menurut Tetan, ICW juga sudah melaporkan tindakan dari kesembilan KAP tersebut kepada Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan sekaligus meminta supaya dilakukan tindakan etis terhadap anggotanya yang melanggar kode etik profesi akuntan.

Analisis Kasus Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi

     Dalam kasus tersebut ditemukan  KAP  yang  melakukan audit terhadap sekitar  36  bank bermasalah ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit. KAP tersebut telah melakukan penyimpangan terhadap tujuan profesi akuntansi, yaitu memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Selain itu KAP tersebut juga melanggar Prinsip pertama – Tanggung Jawab Profesi, Prinsip Kedua – Kepentingan Publik, Prinsip Ketiga – Integritas, Prinsip Keempat – Obyektivitas, Prinsip Kedelapan – Standar Teknis. Seharusnya KAP tersebut harus bertanggung jawab kepada semua pemakai jasa professional mereka, selain itu KAP juga harus bertanggung-jawab terhadap kepentingan publik. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. KAP harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Setiap KAP harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar proesional yang relevan.

· Prinsip Pertama – Tanggung Jawab

Seperti yang telah disebutkan di atas, dimana seorang akuntan seharusnya melakukan pertanggungjawaban sebagai profesional yang senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan professional dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Prinsip ini mengandung makna bahwa akuntan sebagai pemberi jasa professional memiliki tanggung jawab kepada semua pemakai jasa mereka termasuk masyarakat dan juga pemegang saham. Selain itu, orang yang profesional sudah dengan sendirinya akan bertanggung jawab atas profesi yang dimilikinya dan dalam  melaksanakan tugasnya dia akan bertanggung jawab dan akan melakukan  pekerjaan dengan sebaik mungkin dengan standar di atas rata-rata, dengan hasil yang maksimal serta mutu yang terbaik. Dengan menerbitkan laporan palsu, maka akuntan telah menyalahi kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada mereka selaku orang yang dianggap dapat dipercaya dalam penyajian laporan keuangan.

· Prinsip Kedua – Kepentingan Publik

Dari masalah di atas Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut juga melanggar prinsip etika profesi yang kedua, yaitu kepentingan publik. Para akuntan dianggap telah menyesatkan public dengan penyajian  laporan keuangan yang direkayasa dan mereka dianggap tidak objektif dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, mereka telah bertindak berat sebelah yaitu mengutamakan kepentingan klien dan mereka tidak dapat memberikan penilaian yang adil, tidak memihak, serta bebas dari benturan kepentingan pihak lain.

· Prinsip Ketiga – Integritas

Prinsip ini dapat terlihat dengan  jelas bahwa seseorang yang profesional adalah juga orang yang mempunyai integritas pribadi atau moral yang tinggi. Oleh karena itu, mereka mempunyai komitmen pribadi untuk menjaga keluruhan profesinya, nama baiknya, dan juga kepentingan orang lain maupun  masyarakat lainnya.

· Prinsip Keempat – Objektivitas

Obyektivitas adalah suatu kualitas yang  memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.

· Prinsip Kedelapan – Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar professional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, Anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

Standar teknis dan standar professional  yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh lkatan Akuntan Indonesia, International Federation of Accountants, badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

BAB IV

KESIMPULAN

     Dari contoh kasus dan penjelasa materi yang sudang dibahas, dapat kita simpulkan beberapa hal yang penting. Seorang akuntan harus memegang teguh pada prinsip akuntan yang professional karena dengan dilanggarnya prinsip tersebut seorang akuntan tidak bisa disebut tenaga ahli yang professional karena mempermainkan keadilan dan kejujuran.

     Tidak hanya melakukan kolusi yang dapat merugikan masyarakat banyak namun tindakan-tindakan diluar dari standar seorang akuntan yang professional juga bisa menodai namanya sendiri sebagai seorang professional maupun orang-orang yang berkerja di bidang tersebut karna masyarakt otomatis sudah tertipu oleh kumpulan kasus-kasus pelanggaran etika professional akuntan.

     Seorang akuntan juga harus bertanggung jawab akan laporan yang dibuat, laporan tersebut harus bersih, jujur dan bebas dari hal-hal negatif yang melanggak kode etik prrofessinya, prinsip kepentingan public juga harus dimiliki karena seorang akuntan memang secara langsung berkerja untuk sebuah perusahaan namun bila terjadi kecurangan dan ditutupi oleh akuntan hal tersebut juga merugikan hak-hak masyarakat. Integritas yang tinggi harus dijunjung karena dengan adaanya prinsip tersebut seorang akuntan tidak mudah diajak berkerjasama untuk merugikan masyarakat dan hanya mementingkan keperluan perusahaan karena hal tersebut menyangkut nama baiknya. Prinsip objektifitas perlu diberlakukan oleh seorang akuntan dalam menjunjung tinggi keadilan secara intelektual, jujur dan tidak memihak dan harus focus dengan apa yang ia kerjakan sebagai kewajibannya yang harus dipertanggung jawabkan. Dan prinsip teknis adalah prinsip yang menjadi acuan untuk seorang akuntan menjalankan tugasnya dengan benar karna prinsip teknis bila dilanggar oleh seorang akuntan bisa langsung dikeluarkan dari lembaga-lembaga yang menaungi akuntan professional maupun lembaga tinggi dari professional akuntan publik.

PERTANYAAN

1. Apa bukti nyata dari pelanggan etika yang dilakukan oleh 9 Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut?

Jawab :

Pelanggaran yang dilakukan oleh 9 Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut adalah menyetujui untuk merekayasa laporan keuangan bank yang pernah di auditnya dengan cara membuat normal kondisi keuangan bank tersebut sehingga bank tersebut terlihat sehat dan tidak dibekukan oleh pemerintah sebagaimana mestinya.

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi 9 Kantor Akuntan Publik (KAP) melanggar prinsip tersebut?

Jawab :

Menurut kelompok kami tidak ada alasan pasti dari tindakan kolusi yang mereka lakukan karena ini merupakan rahasia yang tidak mungkin di ungkapkan secara publik. Tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pelanggaran etika profesi akuntansi, yaitu :

· Kebutuhan Individu

· Tidak Ada Pedoman 

· Perilaku dan Kebiasaan Individu Yang Terakumulasi dan Tak Dikoreksi

· Lingkungan Yang Tidak Etis

· Perilaku Dari Komunitas

3. Apakah ada hukum pidana dari tindak kolusi tersebut?

Jawab :

Aspek hukum perbuatan kolusi belum begitu tegas dijelaskan. Mereka yang melanggar larangan masih dikenakan sanksi mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin. Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syahruddin Rasul mengatakan, bahwa Kolusi sebagai tindak pidana korupsi. Jadi, siapa pun yang melakukan tindakan kolusi akan dikenakan hukuman atau sanksi sesuai dengan hukum pidana yang berlaku untuk tindakan korupsi. Namun ada beberapa Sanksi 

Pelanggaran Etika, yaitu :

1. Sanksi Sosial : Skala relatif kecil, dipahami sebagai kesalahan yang dapat ‘dimaafkan’

2. Sanksi Hukum : Skala besar, merugikan hak pihak lain.